Search
Minggu 20 Agustus 2017
  • :
  • :

Melalui Hak Angket, DPR RI Siap Selidiki KPK

Starberita Medan, Sidang Paripurna DPR yang diselenggarakan, kemarin resmi membacakan daftar anggota Panitia Hak Angket KPK oleh DPR.

Terdapat lima fraksi yang memasukkan nama anggotanya menjadi anggota Pansus Angket KPK. Ini bukti, penyelidikan DPR ke KPK akan jalan terus.

Mulanya sejumlah fraksi mengisyaratkan tidak mengirimkan delegasi menjadi anggota Pansus Angket KPK. Namun sidang paripurna DPR berkata lain.  Lima fraksi yang semuanya berasal dari fraksi pendukung pemerintah mengajukan nama anggotanya untuk duduk menjadi anggota Pansus Angket KPK.

Kelima fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi NasDem dan Fraksi Hanura. Pimpinan Sidang Paripurna Fahri Hamzah secara resmi membacakan keanggotaan Pansus Angket KPK dalam sidang paaripurna DPR.

Pembacaan resmi keanggotaan Pansus Angket KPK ini menepis anggapan publik selama ini, bila status Pansus Angket KPK status quo bahkan batal.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan kendati hingga saat ini baru lima fraksi yang mengirimkan anggotanya untuk duduk di anggota Pansus Angket KPK, namun tidak berpengaruh terhadap keabsahan Pansus Angket KPK.

Ia justru menyebutkan, fraksi-fraksi memiliki kewajiban untuk mengirimkan anggotanya menjadi anggota Pansus Angket KPK.

“Di dalam undang-undang MD3 dinyatakan bahwa seluruh anggota fraksi harus ada di dalam pansus, karena itu kan sebenarnya kewajiban,” kata Fahri.

Menurutnya, dengan seluruh fraksi mengirimkan delegasinya menjadi anggota Pansus Angket KPK, maka akan bisa merumuskan hasil temuan dalam Pansus Angket KPK.

Ia mencontohkan saat Pansus Angket Century yang sejak awal ditentang Partai Demokrat. Namun dalam kenyataannya, Fraksi Partai Demokrat justru pertama kali mengirimkan delegasinya karena dengan mengirim anggotanya maka akan bisa mengendalikan forum angket.

Dorongan hak angket KPK ini sejak awal memang keras disuarakan oleh fraksi pendukung pemerintah. Sikap ini tentu memberi pesan penting tentang pemberantasan korupsi oleh partai politik, khususnya dari pendukung pemerintah.

Padahal, sejak awal visi pemerintahan Jokowi-JK memiliki komitmen untuk menguatkan KPK. Kalangan organisasi masyarakat sipil menilai, Pansus Hak Angket KPK ini menjadi bagian dari gerakan pelemahan terhadap institusi KPK.

Kewenangan hak angket secara konstitusional memang dimiliki DPR. Kewenangan ini bagian tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR.

Meski, tidak sedikit publik yang menilai, upaya pengawasan terhadap KPK tidak terlepas dari kasus E-KTP yang saat ini telah masuk tahap persidangan yang menyeret sejumlah elit politik di Senayan lintas fraksi.

Langkah sejumlah LSM melakukan gugatan etis dan hukum juga telah dilayangkan sebagai bentuk protes atas pilihan politik DPR yang menggulirkan hak angket untuk KPK. Seperti melaporkan sejumlah pimpinan DPR yang turut serta dalam sidang paipurna pada 28 April 2017 lalu yang menyetujui angket KPK ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena dinilai langkah tersebut melanggar kode etik DPR.

Tidak sekadar itu, koalisi LSM juga melaporkan secara khusus Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang saat itu memimpin sidang paripurna pengesahan angket KPK ke KPK karena dituding menghalang-halangi proses penyidikan kasus E-KTP dengan mengetuk palu pengesahan angket KPK dalam sidang paripurna DPR.

Kini, realitas politik berkata lain. Proses penyelidikan DPR terhadap kinerja KPK telah disetujui dan sejumlah fraksi mengirim delegasinya dalam kepanitian hak angket KPK.

Dengan kata lain, tidak lama lagi, publik akan menyaksikan DPR menelanjangi kerja KPK yang memang dalam titik tertentu tidak semua orang mengetahui pola kerja KPK termasuk standard operational procedure (SOP). (sbc-03/inc)




Tinggalkan Balasan