Search
Kamis 29 Juni 2017
  • :
  • :

Hanya 21 Desa yang Terima Dana Desa di Palas

Starberita – Sibuhuan, Dari 303 desa yang berada diwilayah kerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas), hanya 21 desa yang telah menerima gelontoran Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar enam puluh persen dari pagu anggaran seratus persen alokasi dana desa yang bersumber dari anggran APBN.

Kepala Dinas Pemerintahaan Masyarakat dan Desa (PMD) Palas, Hamzah, mengatakan, gelontoran dana desa yang telah direalisasikan pencairan untuk tahap pertama sebesar 60 persen dari pagu anggaran yang tersedia sebesar 100 persen.

Namun, baru 21 desa yang telah menerima Surat Perintah Pembayaran Daerah (SP2D) untuk pengambilan dana desa dari Bank Sumut Sibuhuan.

Dikatakan, dana desa yang telah dikucurkan untuk alokasi kegiatan pembangunan skala prioritas dalam bentuk kegiatan pembagunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, hanya terealisasi baru 21 desa saja yang berada diwilayah kerja kecamatan Barumun sebanyak 3 desa yaitu Desa Simaninggir, Binabo Julu dan Hutalimbaru.

Sedangkan Kecamatan Ulu Barumun sebanyak 7 desa yaitu Desa Siraisan, handangkopo, Paringgonan Julu, Simanuldang jae, Simanuldang Julu, Tanjung serta Desa Sibual- buali.

Selanjutnya, kata Hamzah, Kecamatan Aek Nabara Barumun, hanya 1 desa yaitu Desa Aek Nabara Julu, Kecamatan Sosa sebanyak 4 desa yaitu Desa Sisoma, Parausorat, Bonan Dolok serta Desa Hapung.

“Diwilayah kerja Kecamatan Lubuk Barumun sebanyak 6 desa melingkupi Desa Surau Dingin, Pagaran Jalu- Jalu, Hutaibus, Sihiuk serta Desa Janji Matogu,” ujarnya.

Menurutnya, dana desa yang telah digelontorkan ke pemerintah desa, agar dapat segera dialokasi untuk tahap pekerjaan fisik bangunan yang telah menjadi skala prioritas sesuai hasil musyawarah desa bersama masyarakat.

Hamzah juga menekankan, alokasi dana desa yang telah dikucurkan, dengan tujuan peningkatan pembangunan desa yang menyentuh kepentingan kesejahteraan masyarakat agar lebih maju dan mandiri, sehingga alokasi dana desa tepat sasaran peruntukannnya yang menjadi aspirasi masyarakat dalam pengembangan kemajuan desa yang lebih baik.

“Harapan kita , kepala desa dan perangkat desa serta BPD dan elemen masyarakat, dapat membangun kerjasama yang baik, dalam pengelolaan dana desa yang lebih berkontribusi untuk menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat agar lebih baik lagi, sehingga prekonomian masyarakat dapat bangkit karena infrastuktur sarana dan prasarana desa mendukung kelancaran produksi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat desa,” pintanya.

Lebih lanjut Hamzah menerangkan, dengan adanya peran serta masyarakat dan BPD dalam melakukan pengawasan pembangunan desa, diharapkan tidak membuat indikasi adanya dugaan penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan daerah.

“Dana Desa ini harus dikelola secara transparan agar tidak menimbulkan berbagai konflik ditengah masyarakat yang dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan yang berakibat mengusik kekondusifan ketidak harmonisan satu dan lainnya ditengah masyarakat,” pungkasnya. (sbc-03/drh)




Tinggalkan Balasan