Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Kinerja Pemprovsu Harus Ditingkatkan
Search
Kamis 19 September 2019
  • :
  • :

Kinerja Pemprovsu Harus Ditingkatkan

Starberita – Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Tengku Erry Nuradi meminta seluruh jajaran SKPD dilingkungan Pemprovsu untuk meningkatkan kinerjanya.

Erry berharap penilaian evaluasi kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Refirmasi Birokrasi meningkat dari predikat CC menjadi B.

Pasalnya, setiap tahun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) melaksanakan evaluasi kinerja Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Di mana, untuk tahun 2016, Pemprovsu masih memperoleh nilai 54,87 atau predikat “CC”. Sehingga tahun 2017 ini, Gubsu meminta agar kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat ditingkatkan.

“Untuk tahun 2016, Pemprovsu masih memperoleh nilai 54,87 atau predikat ‘CC’. Dibandingkan tahun 2015, predikat kita juga masih ‘CC’, namun nilai yang kita peroleh adalah 57,99. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya,” ujar Erry Nuradi, kemarin.

Penandatanganan perjanjian kinerja yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi ini turut disaksikan oleh Wagubsu, Nurhajizah Marpaung, Sekdaprovsu, Hasban Ritonga, serta seluruh pimpinan SKPD dilingkungan Pemprovsu.

Dijelaskan Erry, tujuan penandatanganan perjanjian kinerja ini dilaksanakan setiap tahun sebagai amanat Permenpan Nomor 53 tahun 2014 yaitu sebagai wujud nyata komitmen antara Gubernur dan Pimpinan SKPD dilingkungan Pemprovsu untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Kedua, bertujuan untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

“Ketiga, sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi yang sering kita kenal reward dan punishment,” jelas Erry.

Selain itu, kata Erry perjanjian kinerja ini bertujuan sebagai dasar bagi gubernur untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan dan kemajuan kinerja pimpinan SKPD.

“Penialaian ini juga sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai,” kata Erry.

Rendahnya penilaian kinerja Pemprovsu selama ini kata Erry, disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja organsisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di pemerintah provinsi Sumut.

Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang baik maka pimpinan SKPD harus melakukan berbagai hal yakni melakukan review tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama terhadap dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) agar relevan, spesifik dan terukur sehingga sesuai dengan tugas fungsi masing-masing SKPD.

“Kedua, setiap SKPD harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja tahun sebelumnya sesuai dengan perjanjian kinerja sebelum mengajukan anggaran tahun selanjutnya sebagai bentuk penerapan anggaran berbasis kinerja,” papar Erry.

Pimpinan SKPD juga diminta Erry, untuk memanfaatkan kinerja sebagai alat monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja SKPD dan individu serta pemberian reward dan punishment.

“Manfaatkanlah hasil penilaian kinerja ini secara maksimal sebagai perbaikan akuntabilitas kinerja,” ujarnya.

Erry juga meminta kepala SKPD di lingkungan Pemprovsu agar melakukan perjanjian untuk memiliki kecerdasan agar amanah yang diemban mampu dilaksanakan dengan baik. “Pimpinan SKPD harus memiliki pemahaman yang cukup di bidang yang dipimpinnya,” terangnya.

Sehingga dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, pimpinan SKPD dapat memiliki solusi yang bersifat rasional dan objektif. Pimpinan harus terhindar dari pengambilan keputusan yang emosional dan spekulatif yang dapat merugikan semua pihak.

“Tugas pimpinan itu harus bisa mengarahkan serta mempengaruhi staf agat dengan sukarela melakukan tindakan sesuai dengan tugas masing-masing sehingga tujuan organisasi dapat diwujudkan,” paparnya. (sbc-04)




Tinggalkan Balasan

error: