Search
Rabu 18 Oktober 2017
  • :
  • :

DPRD Sumut: Hentikan Jargon ‘Sumut Paten’

Starberita – Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk segera menghentikan penggunaan slogan, jargon, tagline atau apapun sebutannya terkait dengan SUMUT PATEN.

Apalagi dalam Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Gubernur Sumut akhir tahun anggaran 2016 menunjukan banyak sekali kegagalan Pemerintah Daerah (Pemda) mengelola Provinsi Sumut.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Muhri Fauzi Hafiz mengatakan, slogan Sumut PATEN tersebut tidak didasarkan atas sistem perencanaan pembangunan dan lebih merupakan kepentingan personal yang tidak punya relasi dengan karakteristik kedaerahan.

”Dalam hubungan ini DPRD juga tidak pernah diajak urung rembug atau mendiskusikan segala yang berhubungan dengan slogan SUMUT PATEN tersebut, dan setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Sumut terkait dengan SUMUT PATEN untuk harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, kepada wartawan, Kamis (18/5/2017).

Dijelaskannya, untuk segala spirit atau semangat pembangunan Sumut dikembalikan kepada apa yang menjadi dokumen perencanaan daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 dan pada banyak indikator, LKPj 2016 semakin menjauh dari pencampaian bahkan dibandingkan dengan LKPj periode sebelumnya tahun 2014-2015, tidak terlihat ada perbaikan, bahkan beberapa indikator mengalami pertumbuhan negatif.

Dipaparkannya, secara nasional pencapaian Provsu rata-rata pada peringkat terbawah terlihat dilihat dari beberapa fakta yakni penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemda secara nasional tahun 2014  yang dirilis oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri) pada akhir tahun 2015, Provsu hanya berada pada urutan ke 27 dari 33 provinsi di Indonesia.

“Sebagai pembanding misalnya Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu provinsi hasil pemekaran di Indonesia mampu menempatkan dirinya pada posisi ke 6. Sedangkan untuk peringkat 2015 yang dirilis pada akhir akhir 2016, Sumut tidak tidak dimasukkan ke dalam peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sehubungan dengan keberadaan Kepala Daerah yang diberhentikan sementara terhitung sejak 1 April 2015 sehingga status skoring adalah N/A Not Available,” jelas anggota Komisi C DPRD Sumut ini.

Kemudian kata Fauzi, kapasitas fiskal 2016 yang dirilis Departemen Keuangan, Pemprovsu berada pada peringkat 26 dari 34 Provinsi. Kapasitas Fiskal ini menunjukan kemampuan daerah membiayai pembangunan di daerahnya.

Kondisi lain yang dapat mengindikasikan semakin jauhnya antara visi pembangunan Sumut dengan realita kehidupan masyarakat hari ini adalah terkait dengan beberapa indikator ekonomi makro Sumut.

“Pada saat pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2016, suasana pertumbuhan makro ekonomi daerah yang masih jauh dari asumsi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2016 hanya tumbuh sebesar 5,02 persen dari asumsi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar 5,69 persen,” ungkap Fuazi.

DPRD Sumut juga, kata politisi Partai Demokrat ini, merasa prihatin menyikapi makro perekonomian daerah Provsu pada Tahun 2016 ini dengan semakin tingginya angka pengangguran terbuka dan semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Sumut. Pada tahun 2016 angka pengangguran terbuka ditetapkan sebesar 5,41 persen dan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 menjadi 6,00 sampai dengan 6,5 persen.

Demikian juga dengan penduduk miskin pada APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar 9,31 persen pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 meningkat menjadi 10 sampai dengan 10,50 persen.

Lebih lanjut Muhri menuturkan, LKPj 2016 yang dipaparkan Gubsu semakin menunjukan lemahnya pencapaian atas RPJMD 2013-2018. Kesenjangan antara yang ditargetkan pada RPJMD dengan apa yang telah dicapai pada LKPJ 2016 semakin jauh. RPJMD menargetkan tumbuh secara linier, namun kenyataan yang ditunjukan pada LKPj tumbuh mendatar bahkan beberapa indikator mengalami pertumbuhan negatif. LKPj 2016 juga tidak mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan LKPj periode sebelumnya (2014-2015).

“Beberapa indikator tersebut dari aspek keuangan daerah, tidak ada yang mencapai RPJMD, dibandingkan LKPJ sebelumnya tidak ada perbaikan bahkan cenderung semakin buruk. Target kinerja Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk ditetapkan sebesar 21 persem dan berdasarkan dokumen LKPj tahun 2016 capaiannya 11,4 persen yang berarti terjadi penurunan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 yaitu sebesar 21,3 persen. Pertumbuhan UMKM Tahun 2016 hanya berada pada kisaran angka 0,01 persen,” imbuhnya.

Menurutnya, masih teramat banyak indikator yang secara jelas menunjukan kegagalan pengelolaan Pemprovsu, yang secara detail bisa dilihat pada Laporan Panitia Khusus LKPj Gubsu akhir tahun anggaran 2016. Diatas semua kegagalan-kegagalan itu, dimana untuk mewujudkan Sumut yang berdaya saing tak kunjung terwujud, pada sisi yang lain kini muncul slogan dan jargon baru yakni Sumut PATEN.

Berdasarkan jawaban dari Pemprovsu, tagline Sumut PATEN muncul sebagai semangat untuk membangun kekompakan antar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi berbagai tantangan masa sekarang dan masa yang akan datang.

Hal ini diperlukan sebagai motivasi untuk membangun kebersamaan tersebut. Sebagai sesuatu yang sifatnya menginspirasi pembangunan di Sumut sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di Sumut.

“Jawaban yang tidak hanya utopis, bahkan jawaban Jaka Sembung alias tidak nyambung, karena dilihat dari terminologi Bahasa Indonesia saja, istilah Paten sudah tidak tepat, namun secara terus menerus digebyarkan dalam berbagai program kegiatan seremonial dan sosialisasi Pemprovsu,” pungkasnya. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan