Search
Selasa 24 Oktober 2017
  • :
  • :

Kebijakan Pangan Jokowi Bepihak pada Korporasi

SONY DSC

Starberita – Medan, Kebijakan pangan di era Presiden Joko Widodo dinilai lebih berpihak pada korporasi. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, memang telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang diyakini bisa meredam liarnya harga yang terus naik.

Akan tetapi, pemerintah memilih toko ritel modern untuk melakukannya. Minyak goreng, gula pasir serta daging sapi dipatok dengan harga jual Rp11.000/liter, Rp12.500/Kg dan Rp80.000/Kg.

Pemerintah menilai, toko ritel modern bisa dijadikan sebagai price leader, sehingga harga-harga di pasar tradisional tidak bisa lebih tinggi melebihi harga ritel modern. Paling tidak harganya sama dan cenderung lebih murah.

Namun, apa mau dikata, alih-alih ingin mengerek harga menjadi sama dengan harga di ritel modern, pedagang di pasar tradisional malah semakin dibuat bingung.

Adalah sumber pasokan yang jadi penyebabnya. Pemerintah memang telah meminta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk bekerja sama dengan distributor secara langsung dalam menyediakan pasokan tiga komoditas untuk dijual sesuai HET.

Sementara pedagang, mereka tidak bisa mendapatkan pasokan langsung dari distributor.

“Dalam menjual barang ke konsumen, pedagang pasar mendapatkan pasokan dari agen,” jelas Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ngadiran di Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Dia menuturkan, barang didapat dari produsen-pabrikan-distributor-agen besar- agen kecil, baru ke pedagang pasar.

Hal inilah yang menjadi perbedaan besar mengapa pedagang di pasar tradisional tidak pernah bisa menjual barang sesuai dengan HET di pasar ritel modern, apalagi jika bermimpi harganya bisa lebih murah.

Sedangkan, untuk pasar ritel modern, kata Ngadiran, mereka bisa langsung memasok barang langsung dari distributor dan produsen.

“Misal saya jual minyak goreng Rp13.000/Kg, sebabnya karena saya kan belinya beda dengan yang dibeli oleh pasar ritel modern,” ujarnya.

Beda cerita bila pedagang pasar tradisional sama-sama mendapatkan pasokan dari sumber yang sama dengan yang didapatkan oleh pasar ritel modern.

“Artinya, kalau saya dapat barang dari pasokan yang memadai, tentu saya juga akan mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau beda sumber dan harganya juga beda, tentu ‘ngecernya’ beda,” pungkasnya. (sbc-03/inc)




Tinggalkan Balasan