Search
Senin 29 Mei 2017
  • :
  • :

Wujudkan Ketahanan Air, Pengelolaan Danau Toba Jadi Prioritas Nasional

Starberita – Jakarta, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro, mengatakan pengelolaan danau merupakan salah satu prioritas yang dikedepankan pemerintah untuk ketahanan air dan aspek eksistensi. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

“Ada 15 danau yang mengalami tingkat kerusakan kritis. Ini menjadi prioritas nasional,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (15/5/2017).

Ke-15 danau itu, sebut Bambang, meliputi Danau Rawa Pening di Jawa Tengah, Rawa Danau di Banten, Danau Batur di Bali, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Kerinci di Jambi, Danau Maninjau di Sumatera Barat dan Danau Poso di Sulawesi Tengah.

Kemudian, Danau Cascade Mahakam-Semayang, Danau Melintang dan Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Tempe dan Danau Matano di Sulawesi Selatan, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Danau Jempang di Kalimantan Timur dan Danau Sentani di Papua.

Indonesia, kata Bambang, memiliki 840 danau dengan tipologi yang bervariasi dan total luas seluruh danau yang mencapai 7.130 kilometer persegi. “Dari 840 danau yang ada, pemerintah saat ini baru memprioritaskan pembenahan pengelolaan 15 danau,” katanya.

Bambang menambahkan, pemanfaataan danau dan kawasan sekitarnya yang kurang terkendali menyebabkan ekosistem danau mengalami degradasi yang semakin berat dari hari ke hari. Indonesia sebagai negara yang memiliki ratusan danau, perlu melakukan upaya terobosan agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan ekosistem danau.

“Oleh karena itu, penyelamatan danau sangat mendesak untuk ditangani agar danau tetap mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, upaya penyelamatan danau dan pemanfaatan ekosistem danau,” jelasnya.

Seyogyanya, lanjut Bambang, selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pijakan dasar pembangunan nasional. Diperlukan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, dan lingkungan.

Pengelolaan danau berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, namun membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat. Dengan kata lain, pengelolaan danau berkelanjutan harus merupakan suatu aksi kolektif (collective action) dari berbagai pemangku kepentingan.

“Meskipun para pemangku kepentingan umumnya memiliki tujuan yang berbeda, tetapi dalam upaya pengelolaan dan optimalisasi potensi danau, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki tujuan bersama. Agar collective action ini dapat berjalan, dibutuhkan koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses,” ungkap Bambang.

Sampai saat ini, tambah Bambang, belum ada satupun institusi yang bisa dikatakan sebagai leading sector dalam pengelolaan danau. Hal ini dapat dimaklumi mengingat secara regulasi dan kelembagaan belum ada aturan yang jelas. “Danau seolah-olah dikelola terbatas secara parsial sebagai bagian tupoksi masing-masing institusi negara, baik di level pusat maupun daerah sesuai regulasi sektoral yang mengamanahkannya,” ujarnya. (sbc-03/okz)




Tinggalkan Balasan