Search
Senin 29 Mei 2017
  • :
  • :

TPD Humbahas Direncanakan Naik 25 Persen

Starberita – Dolok Sanggul, Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) relatif kecil, namun Tunjangan Penghasilan Daerah (TPD) kabupaten itu sebagai bahagian penghasilan ASN nya rencanakan dinaikkan hingga 25 Persen. Bahkan rencana kenaikan tersebut disambut positif ASN di Humbahas.

“Kita sangat bersyukur atas rencana kenaikan TPD tadi, ini sangat membantu penghasilan ASN,” ujar salah seorang pegawai yang mengaku Marga Simamora, di Dolok Sanggul, kemarin.

Sebelumnya, Sekda Humbahas, Saul Situmorang kepada wartawan di kantor Dinas Kominfo, pekan lalu, mengatakan rencana kenaikan TPD tadi sesuai dengan saran KPK agar ASN bekerja sesuai aturan yang ada.

“TPD tidak ada kaitanya dengan PAD. Namun dengan kenaikan TPD kita berharap adanya pertumbuhan PAD sesuai harapan,” katanya.

Dia juga mengisyaratkan pos belanja langsung pada APBD tidak akan terganggu pada perencanaan kenaikan TPD.

“Rencana kenaikan TPD tidak mengganggu pos belanja langsung, hanya saja pos belanja pegawai pada pos belanja langsung akan digeser untuk itu. Selama ini, pos belanja pegawai pada belanja langsung dianggap kurang effeksitif inilah salah satu alasan ide penaikan TPD,” tukasnya.

Saul juga menjelaskan, kedepan ruang gerak PAD yang bersumber dari DAU nantinya akan semakin sempit mengingat kebutuhan ASN pada penegakan disiplin semakin tinggi.

“Untuk pemberian TPD, disiplin dan kinerja ASN merupakan indikator utama dalam perealisasian TPD. Kita akan buatkan pinger print (sistem absensi jari) mendukung disiplin kerja ASN. Sementara, untuk kinerja ASN akan dituangkan persyaratannya melalui Peraturan Bupati (Perbub) ,” ujarnya.

Mantan kepala Bapeda ini juga merinci rasio APBD pada belanja langsung dan belanja tidak langsung masih toleran.

“Kondisi saat ini belanja pegawai di Humbahas masih dibawah 50 persen dari APBD. Jadi kenaikan TPD dimaksudkan untuk terwujudnya Good Govermance di Humbahas,” ujarnya.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Zim Roben Ompusunggu mengatakan, rencana kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang lazim disebut TPD pada tunjangan kinerja tidak menggangu flatform belanja pegawai.

Menurutnya, anggaran yang akan digunakan untuk kenaikan TPP hanya menggeser honorarium ASN dalam setiap kegiatan yang dibiaya oleh APBD.

“Rencana kenaikan TPP hanya menggeser honor pegawai dari belanja pegawai pada kegiatan APBD. Karena selama ini banyak pegawai menerima honor kegiatan namun tidak effektif, sehingga diasumsikan sebagai pemborosan. Inilah yang digeser pada pos belanja tidak langsung. Intinya kenaikan TPP tidak memiliki relevansi dengan PAD,” pungkasnya. (sbc-03/drh)

 

 




Tinggalkan Balasan