Search
Sabtu 19 Agustus 2017
  • :
  • :

Soal RS Haji, Pemprovsu Harus Luruskan Alas Hak Kepemilikannya

Starberita – Medan, Anggota Fraksi NasDem DPRD Sumut HM Nezar Djoeli minta Pemprovsu segera meluruskan alas hak kepemilikan Rumah Sakit (RS) Haji yang berlokasi di Jalan RS Haji, Medan Estate, agar anggaran yang ditampung di rumah sakit ini tidak ilegal.

Sebab jika melihat dasar kepemilikan RS Haji, awalnya adalah milik umat yang diserahkan kepada yayasan haji yang notabene saat itu dipimpin Raja Inal Siregar sebagai Gubsu.

Menurut politisi terbaik NasDem ini, dulunya rumah sakit itu bernama RS Islam. Kemudian diubah namanya menjadi RS Haji karena rumah sakit tersebut dibangun atas wakaf, zakat, infak serta sedekah dari orang-orang yang pulang haji dan umat Islam yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat.

Asal-muasal Surat Keputusan Gubsu 593.4/239/k/1983 No 6/1983 kavling No 2 adalah surat penyerahan dari Gubsu kepada Islamic Center untuk dibuat Rumah Sakit Islam yang kini namanya menjadi RS Haji memiliki areal 17 hektare.

“Namun (lahan) yang dipakai untuk Rumah Sakit Haji hanya enam hektare,” kata Nezar kepada wartawan, Senin (15/5/2017).

Dikatakannya, keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu stakeholder dari yayasan haji terdahulu dalam Musda 2016 telah mengeluarkan fatwa, bahwa asal muasal RS Haji tersebut berdasarkan wakaf, merupakan keputusan rapat pleno 28 Desember 2015 dipimpin ketua sidang Prof Dr Ramli AW MA dan sekretaris sidang dr Ardiansyah MA serta disahkan sidang pleno pada Musda VIII MUI, Dr H Maratua Simanjuntak dan Prof Dr H Syahrin Harahap MA sebagai wakil ketua dan sekretaris Prof Dr H Hasan Bakti Nasution MA, maka masih ada 11 Ha lagi lahan RS Haji, 4 Ha diantaranya untuk Stikes dan sisanya belum dikembangkan.

Dalam akte pendirian rumah sakit Pasal 18 jelas dikatakan, apabila rumah sakit bangkrut, maka harus diserahkan kepada badan sosial dalam pengelolaannya setelah dihitung pailit dan dibayar utangnya. Namun, kenyataannya Pemprovsu sepihak melakukan pembubaran berdasarkan rapat dibuat sendiri mengatasnamakan yayasan serta langsung mengeluarkan Pergub yang hasil notulen rapat baru dikeluarkan notaris pada 2012, tapi di Pergub-nya sudah keluar pada 2011.

“Ini suatu keanehan di republik ini,” kata Nezar sembari menyebut dasar dari hasil Pergub adalah kesimpulan rapat yang notulennya disahkan notaris sebagai legal standingnya. Tapi, kenapa Pergub-nya bisa keluar duluan mendahului salinan notaris. Hal ini terkesan dipaksakan,” kata Nezar sembari minta kejelasan status RS Haji harus dipertegas, agar APBD yang masuk ke RS Haji tidak menjadi ilegal atau dikembalikan saja kepada badan sosial atau Islamic Center sebagai pengelola dan masih bisa memasukkan anggaran ke RS Haji melalui sistem hibah dari dinas kesehatan daripada harus menjadi temuan BPK di kemudian hari.

Nezar menyatakan sangat prihatin dengan penganggaran karut marut dan RS Haji menjadi kepentingan pihak-pihak tertentu.

Ia menyebut kondisi RS Haji saat ini sangat tidak nyaman, kotor serta banyak temuan kasus. Bahkan, sudah ada yang sampai ke kejaksaan.

Karena itu Nezar minta kepada Pemprovsu harus mempertegas status kepemilikan RS Haji ini terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam buku APBD.

“Kalau tidak, DPRDSU akan dianggap tidak paham terhadap metode penganggaran,” ujarnya.

Nezar menambahkan, dirinya bukan tidak setuju kalau statusnya di bawah Pemprovsu, tetapi dengan adanya fatwa MUI dan adanya notaris yang menyatakan mengenai status kepemilikan inilah membuat ilegalnya penganggaran yang masuk melalui APBD ke RS Haji. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan