Search
Sabtu 19 Agustus 2017
  • :
  • :

Pansus Jadwalkan Lagi Bahas LKPj

Starberita – Medan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Medan, H Zulkarnain Yusuf, mengatakan pihaknya menjadwalkan kembali pembahasan LKPj terhadap 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemko Medan yang tidak hadir ketika dilakukan pembahasan sebelumnya.

“Ke-4 SKPD itu adalah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Balitbang, Distanla dan Dinas Perdagangan,” kata Zulkarnain Yusuf kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Senin (15/5/2017).

Pembahasan lanjutan ini, kata Zulkarnain, berdasarkan hasil konsultasi Pansus ke Kemendagri. Dari hasil konsultasi itu, sebut Zulkarnain, didapatkan tidak ada batasan waktu (deadline, red) waktu pembahasan LKPj oleh Pansus.

“Artinya, pembahasan bisa sampai kapan saja. Kalau waktu yang 30 hari itu, jika LKPj tidak dibahas dalam waktu 30 hari, maka harus kembali ke eksekutif. Tapi, kalau dibahas, tidak ada deadline-nya kalau Pansus belum merasa puas terhadap hasil bahasan,” katanya.

Bahkan, sebut Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini, Kemendagri memberi saran Pansus bisa memanggil “paksa” SKPD untuk melakukan pembahasan LKPj. “Kalau sudah disurati 2 kali SKPD tak hadir juga, Pansus bisa memanggil paksa SKPD dengan meminta bantuan Polisi,” ujarnya.

Berdasarkan masukan dari Kemendagri itu, sambung Zulkarnain, Pansus kembali akan melakukan pembahasan dengan 4 SKPD yang tertunda. “Kita telah jadwalkan hari ini. Rencananya, Disdukcapil akan hadir,” katanya.

Pembahasan lanjutan ini dilakukan, menurut politisi PAN dari Dapil IV ini, sangat penting, mengingat ada SKPD yang sangat berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam hal pelayanan publik. “Seperti Disdukcapil, kita perlu tahu sejauhmana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terhadap administrasi kependudukan, berupa KTP, KK dan Akte Kelahiran,” sebutnya.

Disinggung batalnya paripurna penyampaian rekomendasi DPRD ke Pemko Medan atas LKPj Walikota Medan akhir tahun 2016, Zulkarnain, mengatakan adanya miss komunikasi.

“Surat pembatalan itu sudah kami layangkan, namun tidak sampai ke pimpinan. Makanya, pimpinan tadi memanggil kiat (Pansus, red) minta penjelasan dan setelah kita jelaskan, pimpinan akhirnya memahami. Setelah kita sampaikan kepada kawan-kawan Pansus, jadwal sepakat diundur sampai pembahasan selesai dilaksanakan,” ungkapnya.

Pantauan Starberita di ruang Banggar DPRD Kota Medan, Senin (15/5/2017) sore terlihat Pansus kembali membahas LKPj bersama Disdukcapil dan Distanla. (sbc-02 )




Tinggalkan Balasan