Search
Sabtu 19 Agustus 2017
  • :
  • :

Komisi B DPRD Sumut Tunda RDP Bahas Kelangkaan Pupuk

Starberita – Medan, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) kecewa dan terpaksa menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP), karena pimpinan dari beberapa mitra kerja terkait pembahasan masalah kelangkaan pupuk khususnya pupuk bersubsidi di Sumut tidak hadir dan hanya diwakili utusan yang tidak memiliki kompetensi mengambil keputusan.

“Kita terpaksa menunda rapat, karena pihak mitra kerja yang hadir sangat mengecewakan, hanya dihadiri perwakilan yang tidak bisa mengambil kebijakan dalam rapat,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Jenny RL Berutu, kepada wartawan, Senin (15/5/2017), usai diundurnya RDP dengan PT Pupuk Iskandar Muda, PT Gersik dan Dinas pertanian dan Holtikultura Sumut.

Menurut Jenny, permasalahan yang akan dibahas sangat urgen, untuk kelanjutan peningkatan produksi pertanian di Sumut, karena beberapa daerah kabupaten mengalami kelangkaan pupuk.

“Kita mengundang beberapa produsen pupuk di Sumut, guna mengetahui pendistribusian pupuk yang dilakukan pihak produsen selama ini. Kita perlu mengetahui kendala yang terjadi selama ini,  agar dapat dicari solusinya,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, yang hadir dalam rapat tersebut tidak punya kapasitas dalam pengambilan keputusan, sehingga rapat pembahadan kelangkaan pupuk tidak akan membuahkan hasil yang dapat diterapkan nantinya.

“Kita lihat sepertinya mitra kerja yag diundang termasuk dinas pertanian/holtikultura Sumut hanya diwakili kepala seksi. Demikian juga dari PT PIM dan perusahaan produsen pupuk lain,” cetusnya.

Padahal, pembahasan masalah kelangkaan pupuk dengan instansi terkait berdasarkan keluhandan pengaduan masyarakat, beberapa bulan terakhir datang ke DPRD Sumut menyatakan dibeberapa kecamatan di Kabupaten Taput (Tapanuli Utara) telah terjadi kelangkaan pupuk khususnya pupuk bersubsidi, sehingga perlu segera penanganan serius, jika tidak ingin produksi pertanian mengalami penurunan atau gagal panen.

“Kita berharap pertemuan mendatang perusahaan produsen pupuk maupun satuan kerja perangkat daerah terkait harus menghadirkan pucuk pimpinannya yang bisa mengambil kebijakan maupun keputusan. Persoalan pupuk ini hendaknya jangan dianggap sepele, karena hal ini menyangkut masa depan petani maupun produksi pertanian kita,” ketusnya.

Karena, pendistribusian pupuk khususnya bersubsidi koutanya untuk setiap provinsi sudah ditentukan pemerintah pusat berdasarkan permohonan kepala daerah masing-masing.

Di mana pemberian pupuk bersubsidi ke petani untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan. Selain itu, mencegah penurunan produktivitas pertanian, melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia, mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani dan mendukung terpeliharanya stabilitas ekonomi. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan