Search
Sabtu 18 November 2017
  • :
  • :

DPRD Sumut Bentuk Unit Pengaduan Pelayanan Kesehatan

Starberita – Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) melalui komisi terkait akan membentuk Unit Pengaduan Pelayanan Kesehatan untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan.

Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zahir mengatakan, dalam teknis pelayannya, Unit Pengaduan Pelayanan Kesehatan ini akan membantu masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun BPJS. Sehingga persoalan yang datang dari masyarakat melalui DPRD, bisa diakomodir lebih cepat.

“Sifatnya semacam advokasi pengaduan. Jadi setiap masyarakat yang tidak terlayani atau memang sengaja tidak dilayani oleh rumah sakit maupun BPJS, akan dibantu nantinya,” katanya, kepada wartawan di Medan, SeninĀ  (15/5/2017).

Zahir menjelaskan, Unit Pengaduan Pelayanan Kesehatan ini nantinya akan bertempat Kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan. Ditempat ini juga akan dilengkapi dengan petugas dari Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan BPJS yang akan menerima pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Selain itu, Unit Pengaduan Pelayanan Kesehatan ini juga nantinya dilengkapi dengan klinik kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga media serta dokter dan ambulance. Hal ini dilakukan, jika para anggota dewan, staf, masyarakat maupun rekan-rekan media yang mengalami keluhan sakit saat bekerja di Gedung DPRD Sumut ini, bisa mendapatkan pertolongan pertama.

“Apabila ada masyarakat yang pada saat berunjukrasa terjadi keos dan mengalami luka, bisa langsung ditangani di klinik Unit Pengaduan Pelayanan Kesehatan ini. Begitu juga dengan para awak media, staf dan bahkan anggota dewan sendiri. Ini sifatnya klinik. Bila perlu nantinya Badan Pengawas Rumah Sakit ditempatkan disini,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, pihaknya meminta kepada Pimpinan Dewan untuk segera menerbitkan Surat Keputusan untuk gagasan ini. Pasalnya, saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E bersama Dinkes Sumut, BPJS, Kabiro Hukum Pemprovsu dan juga Sekwan, Senin (15/5/2017), mereka telah setuju dengan gagasan ini.

“Kita berharap, dengan adanya Unit Pengaduan Pelayanan Kesehatan ini, ke depannya tidak ada lagi masalah pelayanan kesehatan yang muncul di Sumut, baik tentang pelayanan BPJS, Rumah Sakit, maupun ketersediaan obat dan kamar untuk pasien BPJS kelas ,” pungkasnya. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan