Search
Rabu 20 September 2017
  • :
  • :

Penanganan Bencana Sinabung Dipastikan Berjalan Maksimal

Starberita – Kabanjahe, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memastikan penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung berjalan maksimal.

“Semua permasalahan penanganan bencana Sinabung itu harus kita selesaikan dengan baik, kalau ada kendalanya kita cari solusinya. Yang penting jangan didiamkan, semua harus aktif, saya maunya cepat. Misalnya masalah pendidikan, kalau bukan kita yang memikirkannya siapa lagi. Pendidikan ini sangat penting sekali, kita harus bertanggung jawab,” Wakil Gubernur Sumatera Utara Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung saat kunjungan kerja ke Kabupaten Karo, Rabu (19/4/2017).

Usai pemaparan penanganan bencana erupsi Sinabung yang disampaikan Asisten Pemerintahan Setdakab Karo, Suang Karo-Karo selanjutnya dilakukan dialog. Hal yang menarik dalam dialog tersebut adalah Wagubsu terlihat serius setiap poin permasalahan yang disampaikan masing-masing SKPD Kabupaten Karo.

Bahkan, kepala SKPD Kabupaten Karo ditantang bukan cuma ‘pintar’ menyampaikan secara lisan keluhan atau kendala yang dihadapinya, tapi harus menyampaikan secara jelas dan konkrit ke Pemprovsu, supaya bisa ditindaklanjuti dengan baik.

Bahkan kalau ada permasalahan terkait penanganan bencana Sinabung, jangan hanya sekali saja menyurati kementerian terkait di Jakarta. “Kalau sekali saja hilang itu, 10 kali baru bisa nyambung,” tuturnya.

Sementara, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Wakil Bupati Cory S Sebayang mengatakan, pihaknya saat ini tengah menghadapi lima permasalahan utama secara bersama, pertama, relokasi tahap pertama 3 desa di Siosar. Kedua, relokasi tahap kedua untuk 4 desa dengan mekanisme relokasi mandiri. Ketiga rencana relokasi tahap ketiga, 3 desa dan 1 dusun. Keempat, penanganan 8 desa yang masih mengungsi. Kelima, penanganan desa-desa terdampak yang tersebar di  4 kecamatan.

Adapun beberapa permasalahan yang muncul kebutuhan bantuan pertanian dalam bentuk bibit yang belum direalisasikan, batasan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terutama sumber pendanaan, serta warga yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

“Menyangkut permasalahan relokasi, Pemkab Karo menghadapi kendala soal ketersediaan lahan, baik untuk lahan pertanian maupun untuk bantuan rumah pengungsi,” ujar Bupati.

Untuk itu, lanjut Bupati, pihaknya meminta Pemprovsu agar meminta Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (Huntara) pengungsi Sinabung, sehingga pengungsi secepatnya bisa direlokasi.  Karena, percepatan pembangunan hunian sementara sangat diharapkan warga pengungsi Sinabung, khususnya mereka yang sudah lama hidup di Posko Terong Peren maupun di tempat-tempat lainnya.

“Kita juga berharap Pemprovsu memberikan perhatian lebih dalam upaya menyelesaikan masalah pengungsi Sinabung ini. Jangan hanya diserahkan kepada Pemkab Karo saja penanganannya. Masalah pengungsi ini harus segera diselesaikan, penanganannya perlu dipercepat karena rawan memicu memicu konflik horisontal,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Pemkab Karo sangat mengharapkan bantuan Pemprovsu agar meloby Pemerintah Pusat untuk merealisasikan peningkatan jalan tembus Karo – Langkat.

“Kalau bisa tahun ini juga sudah bisa diwujudkan jalan tembus Karo – Langkat. Jalur Karo – Langkat merupakan jalur evakuasi pengungsi Sinabung sekaligus jalur alternatif Medan – Berastagi yang kerap macet dan rawan longsor,” pungkasnya. (sbc-03/drh).

 




Tinggalkan Balasan