Search
Senin 24 April 2017
  • :
  • :

Status Tak Jelas, PSTP Ngadu ke dewan

Starberita – Medan, Tidak memiliki status pekerja yang jelas, Persatuan Supir Truk Pelabuhan (PSTP) Belawan, Selasa (17/4/2017) mengadukan nasib para supir truk di Pelabuhan Belawan ke Komisi B DPRD Kota Medan.

Sekretaris Jenderal PSTP Belawan, Setia Bina Jaya Hutajulu, mengungkapkan seluruh supir truk yang bekerja di beberapa perusahaan yang beroperasi di Pelabuhan Belawan tidak memiliki status pekerja yang jelas.

Selain itu, para supir truk itu tidak didaftarkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja di BPJS Ketenagakerjaan dan para supir diintimidasi agar tidak bergabung di dalam organisasi buruh PSTP Belawan.

“Totalnya, ada sekitar 3500 supir truk yang bekerja di beberapa perusahaan di pelabuhan Belawan itu. Namun, baru 370 supir truk yang bergabung di PSTP Belawan,” ungkapnya.

Setia Hutajulu menambahkan, sedikitnya ada 3 perusahaan transportasi darat yang beroperasi di Pelabuhan Belawan yang bermasalah dengan para supir truk Pelabuhan Belawan diantarnya PT Sumatera Sarana Sekar Sakti (S4), PT Wahana Multi Karsa dan PT Jangkar Laut.

“Seperti PT S4 ini, mereka sama sekali tidak membuat perjanjian kerja atau kontrak kerja dengan para supir truknya. Itu berarti, status para supir truk tidak jelas. Padahal, mereka sudah bekerja selama puluhan tahun,” paparnya.

Untuk itu, Setia Hutajulu, meminta agar anggota dewan mau memfasilitasi masalah tersebut. Agar para struk memiliki status kerja yang jelas dan para supir struk bisa lebih sejahtera.

“Masalah upahnya pun belum jelas. Tidak ada ketetapan, berapa besaran upah supir truk itu. Padahal, yang dibawa supir truk barangnya bernilai ratusan juta rupiah,” pungkasnya.

Humas PT S4, Jaya Sinaga, mengakui pihak perusahaan tidak memiliki perjanjian kerja dengan para supir truk, karena supir truk itu merupakan mitra perusahaan, bukan karyawan perusahaan.

“Bukan karyawan dan bukan juga outsourching tapi sifatnya kemitraan. Makanya, tidak ada perjanjian kerjanya. Begitu juga dengan upahnya. Dibayar sesuai dengan daftar order atau DO,” paparnya.

Walau berstatus mitra, Jaya, menambahkan pihak perusahaan tetap mendaftarkan para supir truk itu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau BPJS tetap kami daftarkan kok,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Medan, M Nasir, meminta kepada pihak perusahaan agar tidak membiarkan para supir truk tersebut. Mengingat, jasa supir truk itu cukup besar dalam menjalankan operasional perusahaan.

“Jangan dibuat seperti kerbaulah para supir truk itu. Sudah dikasih makan, lalu disuruh bajak sawah lagi, setelah itu dibiarkan begitu saja. Kedepan, kita akan gelar RDP lagi dengan mengundang Dinas Tenaga Kerja agar masalah ini jelas,” ujarnya. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *