Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Penagak Hukum Harus Buka Kejahatan Tambang
Search
Jumat 23 Agustus 2019
  • :
  • :

Penagak Hukum Harus Buka Kejahatan Tambang

Starberita – Medan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Poldasu sudah seharusnya mendapat apresiasi sebagai langkah penegakan hukum terkait indikasi suap yang diberikan perusahaan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadistamben) Provsu, Edi Saputera.

Menurut Program Manajer Jarinagan Monitoring Tambang dan Pelestarian Alam (JMT-PELA), Susilo Laharjo sebenarnya, pihaknya sudah melihat bakal ada indikasi suap yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan terkait dengan pasca Pengumuman 22 rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Nomor 226 Pm/04/DJB/2017 tertanggal 31 Januari 2017 lalu.

“Dimana pembatalan terhadap 47 IUP yang berstatus Clear and Clean (CnC) dan Pencabutan  35 IUP bermasalah di Sumatera Utara yang ada di 9 Kabupaten yaitu  Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,  Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara  yang umumnya memiliki komoditas pasir timbun, krikil, batu gamping, batu sungai, pasir sendimen, sirtu, batu padas dan beberapa komoditas mineral (batubara dan emas) menjadi peluang bagi Kadis ESDM untuk me-ATM-kan perusahaan-perusahaan agar izinnya tidak di cabut dan dapat diperpanjang oleh Provinsi,” katanya, kepada Starberita di Medan, Sabtu (8/4/2017).

Dijelaskannya, bahwa pada bulan Februari dan Maret 2017 lalu, pihaknya pernah berdiskusi dengan Kadistamben Provsu di kantor Distamben dan mengusulkan, pasca pengumuman mengenai pembatalan dan pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba, Pemprovsu harus mengeluarkan SK kolektif terkait pembatalan izin dan mereview IUP yang ada di Sumatera Utara.

“Kami juga pernah mengusulkan ke Pak Eddy untuk memberikan rekomendasi pencabutan IUP yang ada di Taput, karena pengeluaran izinya tidak sesuai dengan UU. Akan tetapi kata beliau (Edi Saputera), beliau tidak akan pernah memberikan rekomendasi izin pencabutan dan pengakhiran kepada Dirjen Minerba sebelum perusahaan tersebut memberikan kewajiban dana Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Distamben. Karenanya, kami sempat bersitegang dengan Kadistamben karena ucapan beliau tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dana PNBP bukan diserahkan ke Distamben tetapi wajib di setor ke KAS Negara melalui rekening dan Bank yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Kemudian lagi, dengan penangkapan yang dilakukan Tim Saber Pungli Poldasu, pihaknya pun berharap aparat hukum dapat membuka kotak pendora kejahatan tambang di Sumatera Utara demi terciptanya tata kelola pertambangan yang baik dan mencegah kehancuran dan hilangnya sumber-sumber kehidupan di masyarakat. (sbc-04)




Tinggalkan Balasan

error: